, ,

ILUSI NAWACITA JOKOWI DAN GERAKAN ALTERNATIF MILENIALS DI PEMILU 2019

ILUSI NAWACITA JOKOWI DAN GERAKAN ALTERNATIF MILENIALS DI PEMILU 2019

Dalam menjelang pemilu 2019 kaum muda atau dalam istilah saat ini “milenials” kembali disibukan oleh sebuah pertanyaan abadi : apa yang harus di lakukan oleh kalangan milenials untuk menghadapi tantangan politik 2019?  Dan ini sebuah momen dimana hasilnya akan mempengaruhi nasib kaum milenials ke depan. dan Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengevaluasi rekam jejak pemerintahan Jokowi, mengulas dan mengkritik dan menggarisbawahi sejumlah persoalan yang luput di bahas oleh kaum milenials. Langkah ini penting dilakukan sebelum kita mencoba merumuskan posisi milenials terhadap pemilu 2019 dan arena pertarungan elektoral yang akan kita hadapi kedepannya. Saya pikir tidak berlebihan bahwa ada sejumlah indikator objektif yang dapat di pakai untuk mengevaluasi rekam jejak Jokowi. Dalam hal politisasi hukum, pembatasan atas ruang demokrasi, mobilisasi elemen – elemen militer untuk kepentingan politik. Rekam jejak Jokowi tidaklah menggembirakan bahwa dapat dikatakan, pemerintahnya turut andil dalam penurunan kualitas dan pengekangan ruang demokrasi bagi kaum milenials.

Untuk para pendukung Jokowi, ada dua jebakan berbahaya yang perlu dihindari. Pertama, keyakinan bahwa Jokowi akan menjadi sang penyelamat dalam mengatasi kerusakan berat yang menimpa Indonesia saat ini. Keyakinan ini bukan hanya ilusi, tapi sudah menjadi delusi, karena sebaik apapun Jokowi tidak mungkin bisa mengatasi sendirian masalah ini. Intinya, singkirkan jauh-jauh keyakinan bahwa Jokowi adalah sang penyelamat yang dijanjikan datang setiap 100 tahun sekali. Ia mesti kita tempatkan sebagai politisi seperti yang lainnya, yang seluruh kebijakan-kebijakannya nanti akan sangat tergantung pada kondisi struktural. Kondisi itu menyangkut peta koalisi elit yang sangat bercirikan bagi-bagi kekuasaan konteks ekonomi liberalisme yang begitu mencengkeram perekonomian Indonesia saat ini. Kedua, jika dukungan yang diberikan kepada Jokowi hanya semata-mata untuk mengantarkan dirinya mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Sebaik apapun pengorganisiran dan kritikan yang dilakukan, dan secanggih apapun program-program kerja  yang sampaikan, maka pada akhirnya kita hanya akan menjadi sekelompok orang untuk dijadikan alat menaikan kepercayaan publik. Kapan-kapan didengar, kapan-kapan dicuekin. Dan akhirnya, kita akan menjadi korban dari dinamika politik elit. Di tambah absennya gerakan gerakan mahasiswa dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah sehingga peluang kaum milenials untuk di jadikan alat politik elit semakin besar. Dan saat ini, sebagian kaum milenials dituntut merelakan independensinya bertekuk lutut di depan istana ataupun anak anaknya hanya untuk memberikan kebermanfaatan terhadap pribadi ataupun kelompoknya.

Dan tidaklah benar jika ada yang menganggap kubu prabowo adalah orbais. Dan sedikit pengetahuan saya bahwa pendukung Jokowi tetap konsisten menuduh kubu sebelah punya bau orba, dan masyarakat diberikan informasi yang keliru

(silahkan baca : https://mojok.co/mhd/esai/pendukung-jokowi-berhentilah-menuduh-kubu-sebelah-bau-orba/ ).

Lalu ada catatan penting bagi kita bahwa Jokowi tidak merepresentasikan ideologi politik Sukarno. Jika memang ada, ia telah di reduksi habis habisan oleh Jokowi dan lingkarannya. Dan untuk saudaraku disana yang menganggap mendukung Jokowi lebih menguntungkan dari pada Prabowo. Bahwa mendukung Jokowi berarti menyelamatkan ruang demokrasi, memajukan agenda Sukarnoisme dan yang paling keliru jika mengatakan bahwa mendukung Jokowi bukan karena orangnya tapi ideologi di baliknya. Dengan demikian nawacita Jokowi tidak seindah dan secanggih Sukarnoisme, menyamakan pemerintah Jokowi dengan Sukarnoisme adalah fitnah al kubro yang harus di tolak. Jokowi hanya memungut jargon jargon Sukarno dan membuang isinya,  seperti sekarang cerita cerita yang konon katanya sukses dalam pembangunan yang di klaim pemerintah Jokowi. Dan salah satu kebanggaan pemerintah dan pendukungnya yakni reforma agrarian, yang hanya di laksanakan untuk komoditas politik, kebijakan yang salah kaprah dan salah arah. Yang sangat membahayakan adalah mengdefinisikan reforma agrari hanya dengan memberikan sertifikat – sertifikat tanah. Justru kebijakan itu memberi peluang bagi para kapital, sebab tanah akan mudah di ambil alih oleh para kapital ataupun bank dunia dengan kepastian status hukum tanah yang hendak dikuasainya.

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang di banggakan oleh pemerintah, padahal itu adakah cetak biru MP3EI (Masterplan dan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika kita lihat SBY lah yang memberi jalan pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi dengan mantra sucinya: Iam happy, I call you to invest! In my country! please! Terdengar menarik, di satu sisi mengatakan akan berkomitmen memenangkan agenda rakyat kecil, tapi faktanya menggusur ruang hidup kaum rakyat kecil dengan perampasan lahan rakyat. Lalu  mengatakan hendak membangun ekowisata di sektor pariwisata yang menjadikan rakyat sekitar proyek sebagai tuannya, namun investor yang diberi peluang besar untuk menguasai, please !.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, melihat  amanat nawacita adalah membangun kemandirian. Defisit anggaran negara tidak akan pernah membawa bangsa ini mencapai kemandirian. Maka kewajiban Jokowi saat ini adalah mengakhiri rezim defisit dalam kebijakan fiskal. Jika ada keengganan dalam mengakhiri rezim defisit adalah pengingkaran terhadap nawacita. Dalam hal ini 4 hari kebelakang ULN (Utang Luar Negeri) meningkat menjadi Rp. 5.275,2 Triliun di 2019 lebih tinggi di banding tahun 2018 perbulan Desember sebesar Rp. 4.395,9 Triliun. Peningkatan tersebut karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar serta peningkatan posisi kepemilikan surat utang korporasi oleh investor asing. Meskipun dalam hal ini, rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir bulan Desember sebesar 36%, defisit APBN dibawah 3%, rasio utang di ada dikisaran 30%. Hal ini sangat berpotensi meningkatnya resiko fiskal. Pada kenyataannya, kemampuan pengelolaan utang pemerintah terus mengalami penurunan dari Tahun ke tahun. Terlihat dari meningkatnya Debt Service Rasio. DSR adalah perbandingan antara nilai pembayaran Utang Luar negeri (pokok&bunga) dengan nilai ekspor barang dan jasa. Lalu berapa nilai ekspor dan impor saat ini. Perbulan Desember BPS menyebutkan nilai ekspor tercatat mencapai US$ 13,87 Miliar dan Nilai Impor pada bulan Januari 2019 mencapai US$ 15,03.

Dari data di atas bahwa penerimaan ekspor untuk membayar utang luar negeri semakin lama semakin berkurang. Defisit keseimbangan primer mengisyaratkan bahwa APBN telah kehilangan kemampuannya untuk membayar bunga utang dari hasil penerimaan negara. Bahkan pemerintah dipaksa mencari utang baru, hanya untuk membayar bunga hutang lama.

Sedikit pengetahuan saya, saya menganalisis untuk mengatasi membengkaknya utang dan defisit APBN, pemerintah saat ini hanya memiliki 2 opsi : menaikan penerimaan dan memangkas belanja. Sejauh ini pemerintah lebih cenderung memilih untuk meningkatkan penerimaan di banding pemangkasan pengeluaran.  Namun, pilihan pemerintah itu di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak dan kondisi perekonomian yang tidak stabil, sesungguhnya merupakan kebijakan yang kurang realistis. Dan sampai hari ini perekonomian global dilanda gejolak Trump Tantrum

Belanja pemerintah sangat ekspansif. Mengingat belanja negara 2.204,4 Triliun sedangkan pendapatan negara 1.878,4 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat di arahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran dan pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Sebagian di transfer ke daerah dan dana desa 766,2 T, anggaran kesehatan 110,2 Triliun, anggaran pendidikan 440,9 Triliun. Besarnya belanja, membuat deficit APBN dari tahun ke tahun. Dan desifit tersebut selalu di tutupi dengan mengajukan utang baru. Baik utang langsung kepada debitur atau langsung kepada sang lembaga donor (singapura, china, jepang, hongkong, AS, Spanyol, Belanda, Jerman, Korea Selata, IMF, ADB, EIB dll) maupun penerbitan SBN (Surat Berharga Negara). Dan seperti biasa utang tersebut akan menjadi beban pada APBN tahun - tahun berikutnya. Defisit dan utang yang menggerogoti APBN tersebut harus segera di akhiri.

Lalu yang saya ingin kritisi dari kebijakan Jokowi adalah program Revolusi Mental. ada yang salah ketika seorang pemimpin mengira perubahan moral atau sikap lahir dari jargon, iklan dan pencitraan. Kementerian yang dipimpin mba Puan Maharani, kementerian yang saya lupa namanya itu telah melaksanakan program besar Jokowi yaitu Revolusi Mental melalui iklan!. Sampai saat ini apa dampak bagi masyarakat? padahal Presiden Jokowi yang konon selaku konseptor Revolusi Mental. Jika berpikir sikap dan mental hanya bisa dilakukan hanya dengan iklan saja. Bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan yang semu. Paling menarik perhatian kemerosotan moral dikalangan remaja semakin meningkat. Justru berbanding terbalik dengan harapan pemerintah Jokowi dengan program revolusi mentalnya.

Inilah kenyataan yang pahit, betapapun kenyataan tersebut telah dikemas dengan retorika – retorika, data – data pemanis dan penyedap oleh aktor – aktor pendukung rezim Jokowi hari ini untuk kepentingan politiknya sehingga di sajikan kepada publik kinerja yang baik. Namun perlu juga di ingat bahwa berbagai catatan catatan buruk tersebut tidak bisa serta merta kita atribusikan kepada Jokowi semata, meskipun itu adalah salah satu faktor yang berpengaruh. Sekali lagi inilah kenyataan dinamika politik 2019. Pertarungan pemilu 2019 juga merupakan dinamika yang luas dan pada akhirnya kaum milenials siap tidak siap harus menghadapi kenyataan tersebut.

Di sinilah kita mengenal isitilah  Dukungan Kritis, yakni bentuk dukungan dengan sejumlah persyaratan tertentu. Persyaratan itu bukan sesuatu yang ditawarkan kepada calon (memangnya apa daya tawar kita?), tetapi sesuatu yang kita putuskan bagi diri kita sendiri untuk melawan hambatan-hambatan yang  ada. Jika kita mendukung Prabowo bukan  pertama-tama karena ia populis, seperti yang disinyalir banyak orang, tapi karena kepercayaan rakyat yang begitu massif kepadanya, baik karena perilakunya maupun karena rekam jejaknya. Lalu dimana letak kritisnya? Kita tahu dukungan milenial ini dibarengi dengan harapan bahwa Prabowo bisa membantu memperbaiki kehidupan rakyat. Tapi kita juga paham bahwa dukungan itu tidak boleh berhenti di hari pencoblosan saja. Padahal untuk bisa memecahkan persoalan bangsa saat ini, dukungan kaum milenials justru semakin dibutuhkan dan esensial ketika Prabowo telah berkuasa. Meski dalam segi bentuk dukungan kaum milenials terbagi menjadi pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

Dan pilihlah gerakan intervensi politik melalui struggle from within yang hendak mendesak agenda politik untuk kaum milenials, namun tanpa dukungan yang besar tidak akan mampu memberikan tekanan dan perubahan yang berarti dan jangan sampai keluar dari agenda politik yang demokratis, alih alih ingin merubah kondisi dari dalam malah ia sendiri yang mental dan moralnya di ubah oleh keadaan.

Faktanya memang gerakan kaum milenials berserak, saling berjarak dan bergerak sendiri-sendiri. Pada umumnya mereka akan bersatu hanya dalam rangka merespon peristiwa-peristiwa penting seperti pembungkaman diskusi, kriminalisasi, kenaikan BBM dan lain lain. Hingga sekarang, gerakan kaum milenials belum menemukan visi politik bersama dalam rangka merespon politik elektoral dengan masuk ke dalam arena pertarungan, lebih dari sekadar berteriak di luar. Meski demikian, potensi persebaran gagasan dan gerakan cukup besar, potensi dan kekuatan gerakan milenials tidak bisa dianggap sepele. Secara komposisi, massa rakyat yang memiliki kesadaran politik masih sangat kecil dibanding keseluruhan penduduk di republik ini, meski demikian, bila diibaratkan senjata, ia pedang yang tajam, namun oleh para intelektualnya hanya dipakai untuk mengiris bawang. Dan para kaum intelektual saat ini seperti mengalami kebutaan, lebih tertarik menjadi pekerja korporasi, menutupi mata dan hati atas realitas masyarakat di bawah, menjadi peramal masa depan, ketimbang bersusah payah untuk andil dalam politik yang demokratis. Bila hendak mendukung kandidat capres dan cawapres, maka gerakan yang harus di ambil adalah memperkuat konsep dan strategi untuk mendesak program politik milenials pada kandidat. Lalu saat ini kandidat mana yang memberikan peluang untuk bergerak lebih terhadap kaum milenials?. Namun menjadi sebuh persoalan, tanpa dukungan massa yang besar dan logistik yang cukup, tak akan punya arti apa apa. Wajar saja, setelah ambruknya harapan-harapan kaum milenials pada Jokowi, sekarang banyak dari mereka yang gagal membedakan antara kata menunggangi dan ditunggangi, memanfaatkan dan dimanfaatkan, memimpin dan dipimpin, kerja dan dikerjai. Ini yang paling penting: mereka tengah diperdaya rezim, namun sedang merasa memberdayakan kapabilitas intelektualnya untuk kesejahteraan rakyat.

Sebuah artikel tentang pemilu, jujur perdebatan tentang pemilu 2019 juga memerlukan kralrifikasi konseptual. Mungkin dalam retorika saya ini bisa dikatakan terlalu keras dan panjang. Akan tetapi, kerja kognitif yang saya lakukan berlandaskan semangat otokritik, semangat perubahan dengan kerkecimpung di medan peperangan yang tersedia. Tulisan ini merupakan upaya rendah hati dan seadanya. Perdebatan pemilu 2019 adalah awal dari perjalanan kaum milenials dalam perjuangan di Indonesia

 

Moch Muhram Fauzi – Ketua III DPN KamiBERANI ( muhramfauzi@kamiberani.or.id )

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *