, ,

CATATAN KECIL MILENIALS UNTUK DEBAT PILPRES KE 2

CATATAN KECIL MILENIALS UNTUK DEBAT PILPRES KE 2

Menjelang Debat Pilpres 2019 saya ingin memberikan catatan untuk menjadi pegangan pengetahuan kita dalam melihat debat capres ke 2 tentang Energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Sebagai Capres yang mempunyai pengalaman 4 Tahun tentunya punya pengalaman di bidang-bidang yang akan diperdebatkan malam nanti. Namun, sekalipun punya pengalaman, hal itu bisa menjadi sebuah kegagalan jika tidak mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan pandangan obyektif menunjukkan bahwa Jokowi mengalami kegagalan dalam bidang pangan. Mari kita perhatikan

Kebijakan Impor Beras;

Polemik yang terjadi di kelembagaan negara terkait kebijakan jutaan impor beras telah melibatkan Kementerian Pertanian. Keterlibatan Kementerian ini karena dalam kebijakan apalagi impor beras, harus mendapatkan setidaknya rekomendasi atau persetujuan Kementerian ini. Di lain pihak, Kementerian Pertanian harus bertanggungjawab memproduksi beras nasional agar bisa swasembada pangan dan tidak bergantung pada produksi luar negeri. Namun kenyataan yang terjadi Jokowi selalu miskomunikasi dengan bawahannya mengenai impor beras. Dan terkait polemik kebijakan impor hanya sebagian kecil dari janji Jokowi yang  tidak ditepati. Lalu komitmen  Jokowi mengenai impor beras sudah mengkhianati rakyat Indonesia, terlihat dari pernyataannya sendiri bahwa kita Indonesia negara yang luas, seharusnya negara kita menjadi negara pengekspor bukan malah impor. Janji Jokowi mengenai "stop impor" menjadi sebuah khayalan semata.

Kebijakan Pertanian

Kebijakan dan pembangunan di bidang pertanian tidak luput dari sanjungan, juga kecaman dan kritik. Khusus kritik, beberapa di antaranya mencuat di publik baik via medsos maupun media massa, Jokowi semakin yakin swasembada pangan dan kedaulatan pangan akan dicapai dalam kurun waktu, diperkirakan 4-5 tahun. Jokowi mengaku tidak akan segan-segan memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman jika gagal mencapai target swasembada pangan. Tetapi, sudah  4 tahun lebih Jokowi menjadi Presiden RI, faktanya ? Target capaian masih belum tercapai dan Amran Sulaiman pun masih tetap menjadi Menteri Pertanian. Kinerja Jokowi di bidang pertanian, dapat dievaluasi buruk atau baik, berhasil atau gagal, dari standar kriteria berdasarkan janji kampanye lisan Pilpres 2014, janji dalam dokumen NAWACITA, rencana kerja dlm RPJMN 2015-2019, dan Renstra dll. Swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar. Jokowi berjanji, takkan impor pangan dan akan mewujudkan swasembada pangan dan lepas ketergantungan dari jeratan impor. Tetapi, faktanya, sudah 4 tahun berkuasa, Jokowi masih gagal menciptakan swasembada pangan. Masih berlangsung ketergantungan impor 29 komoditas pertanian dari beragam negara seperti: beras dan beras khusus, jagung, .kedelai, biji gandum, tepung trigu, gula pasir, gula tebu, daging lembu, garam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, kelapa, kelapa sawit, lada, kentang, teh, kopi, cengkeh, kakao, cabai, tembakau, singkong, dan telor unggas, mentega, minyak goreng, bawang putih, lada, dan kentang.

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga petani dengan indeks harga dibayar petani dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Jokowi berencana, akan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP). Faktanya? Menurut Ekonom Faisal Basri, kesejahteraan petani terus mengalami penurunan. NTP mencerminkan daya beli petani turun dalam 3 tahun era Jokowi; dari 102,87 (2014) menjadi 101,60 (2016). Selama 3 tahun Jokowi berkuasa, petani semakin tidak sejahtera, khususnya petani pangan Diperkirakan, 4 tahun era Jokowi tidak ada peningkatan kesejahteraan petani.

Sertifikasi Tanah

Sertifikasi tanah bukan inti dari reforma agraria yang kerap di banggakan Jokowi. Dikarenakan dari kebijakan itu hanya yang mempunyai tanah. Bagaimana kabarnya dengan rakyat yang tidak punya tanah? Dikasih sertifikat kah? Tentunya tidak. Kebijakan mengenai reforma agraria dengan membagikan sertifikat tanah itu keliru. Kawan kawan bisa baca mengenai sertifikasi dengan redistribusi. Kalo sertifikasi sebagai, saya punya tanah, kamu punya tanah lalu kita diberi sertifikat dan dilayani. Kalau redistribusi, saya belum punya tanah, kami belum punya tanah. Lalu kita di usahakan pemerintah supaya mendapatkan tanah. Caranya dengan meredistribusi tanah tanah negara. Sertifikasi tanah yang dilakukan oleh rezim Jokowi sebetulnya sudah dilakukan oleh presiden SBY melalui program Larasita (layanan rakyat untuk sertifikasi tanah). Namun perbedaan keduanya adalah dari segi masifnya media massa mempublikasikan pembagian sertifikasi itu.

Infrastuktur

Janji janji yang di sampaikan saat kampanye 2014 seperti pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum merata, tapi janji yang dulu disampaikan tidak sesuai dengan realita di lapangan. Salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini di tandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Baik infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak (pasokan listrik, kesejahteraan social dan kesehatan). Dan yang sangat perlu di ketahui oleh milenials semua bahwa pembangunan infrastruktur di danai melalui utang. Sekitar 40% utang kita dipegang oleh investor asing, ketika terjadi pengetatan moneter global dana di tarik kembali ke AS atau negara maju, sehingga berujung ke melemahnya kurs rupiah. Sementara itu, bahan baku, barang modalnya sebagian impor terutama dalam proyek – proyek pembangkit listrik 50% lebih bahan bakunya impor (data dari INDEF). Fakta selanjutanya, banyak pengangguran dan ribuan kontraktor swasta mati dalam 3 tahun terakhir, dampak dari kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi. Dimana pembangunan infrastruktur lebih melibatkan BUMN saja. Istilahnya dari BUMN, untuk BUMN dan dikelola oleh BUMN. BUMN cari utang untuk infrastruktur, yang mengerjakan BUMN itu sendiri. sehingga yang menikmati proses dari infrastruktur adalah BUMN. (data dari GAPENSI). Sedikit pengetahuan say ajika berkaca pada PM Malasysia Mahathir Mohamad. Seharusnya pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Bukan berdampak kepada kesejahteraan sebagian rakyat saja. Dan salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang kurang rasional adalah pembangunan LRT di Palembang. Tingginya biaya operasional perbulan mencapai Rp. 10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp. 1,1 Miliar perbulan.

Dalam hal ini kita tidak akan lupa dengan jargon Revolusi Mental Jokowi? Dan sangat tidak nyambung: jargonnya revolusi mental, yang di bangun infrastruktur fisik. Apakah masa revolusi mental sudah selesai? Bagaimana perubahan mental rakyat Indonesia saat ini? Lalu apa kabar dengan tol laut dan poros maritim dunia? Apakah mungkin berubah menjadi tol darat? Sepengetahuan saya tidak ada janji kampanye 2015 Jokowi mengenai tol darat. Silahkan kita renungkan.

Sumberdaya Alam dan Energi

Dalam hal sumberdaya alam dan energi, saya ingin bertanya apakah sumber daya alam dan energi di Indonesia saat ini di nikmati oleh seluruh rakyat Indonesia atau sebagian kecil rakyat Indonesia? Jika pengelolaan kekayaan Sumberdaya Alam baik konsekuensi logisnya adalah akan berdampak besar bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan realita yang terjadi jauh dari harapan tersebut. belum optimalnya pemerintah dalam mengelola kekayaan SDA paling tidak terlihat dari penataan izin pertambangan mineral dan batu bara di Kementerian ESDM. Penataan izin pertambangan mineral dan batu bara hingga kini masih berlarut-larut.

Dari 9.147 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tercatat pada Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), per Agustus 2017 hanya sebanyak 6.548 IUP yang berstatus clean and clear. Sementara itu, 2.599 IUP lainnya berstatus non-clean and clear dan harus dicabut atau dihentikan izinnya. Hingga kini proses penataannya pun belum jelas kelanjutannya.

Hal lain, lambatnya amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hingga Juni 2017, dari total 102 KK/PKP2B baru 58 (yaitu; KK 21, PKP2B 37) yang setuju untuk diamandemen, sedangkan 48 lainnya (KK 12, PKP2B 32) belum disetujui. Catatan lain mengenai sektor pertambangan adalah gagalnya Indonesia menguasai tambang PT Freeport Indonesia 100% pada 2021 serta skenario divestasi saham yang tidak jelas.

Kesimpulannya

Apa yang sebenarnya di inginkan Jokowi? Pada hakikatnya sebuah kepemimpinan bisa dikatakan sukses jika janji-janji yang dulu di sampaikan kepada rakyat saat kampanye terlaksana dalam masa jabatan. Dan Indonesia merupakan negara berkembang yang pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia di perkirakan mencapai 262 juta jiwa, tetapi presentase jumlah penduduk Indonesia saat ini tidak mempresentasikan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sangat berperan besan bagi negara ini seorang pemimpin dalam pengaturan dan kebijakan – kebijakannya yang di buat oleh berbagai birokrasi pemerintah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ketika suatu calon Presiden menang dalam sebuah kontestasi, maka kebijakan yang mereka buat itulah yang secara otomatis mempengaruhi kondisi tersebut. Kebijakan itu bisa memperbaiki atau malah memperburuk kondisi social ekonomi masyarakat.

Sebagian kecil pengalaman yang tercatat mengenai kegagalan Jokowi di atas tentu mengundang kita pertanyaan. Masih layakkah Jokowi lanjut sebagai Presiden RI ? jawabannya ada dalam akal yang sehat dan hati nurani kawan kawan semua. Semoga dalam hal ini, kita bisa memantapkan pilihan untuk presiden dan wakil presiden 2019 mendatang dan catatan ini hanya menjadi referensi kecil untuk debat pilpres 2019 ke 2.

 

Moch Muhram Fauzi

muhramfauzi@kamiberani.or.id

Dewan Pengurus Nasional KamiBERANI

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *